Jokowi Bertekad Relokasi Ibukota Pada Tahun 2023

Jokowi Bertekad Relokasi Ibukota Pada Tahun 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertekad untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Presiden mengatakan relokasi akan berlangsung pada 2023 segera setelah gedung Istana Negara siap.

"Ketika gedung-gedung menteri dan istana negara sudah siap, [kami akan pindah] pada tahun 2023, atau maksimum 2024," kata Presiden, Senin, 18 Agustus.

Dia mengatakan pembukaan lahan akan menandai proyek relokasi modal. Pada tahap ini, pemerintah akan mulai merelokasi fasilitas infrastruktur, seperti gedung dan ruang kantor, untuk mendukung pekerjaan menteri.

Setelah itu, semua pejabat pemerintah akan tinggal di ibukota baru. Presiden akan memastikan mereka tidak akan bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan.

Pembangunan modal baru akan dikembangkan secara bertahap, ia menggarisbawahi. Setelah proyek pengembangan pertama, proyek kedua adalah pembangunan stasiun, universitas, kantor non-pemerintah, dan institusi tinggi.

Presiden menyatakan optimismenya bahwa relokasi modal akan terwujud sebelum masa jabatannya berakhir. “Kami belajar dari Putrajaya (Malaysia) bahwa relokasi modal hanya memakan waktu 3 tahun. Relokasi ini adalah suatu keharusan, ”katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menyetujui proyek tersebut. Masyarakat juga sangat mendukung dan mendesak realisasinya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi menyatakan rencana relokasi ibukota selama pidato kenegaraannya pada 16 Agustus. Dia meminta izin dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Legislatif Daerah (DPRD) ), dan publik.

Pemerintah diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp485 triliun untuk membangun ibu kota baru  seluas 40.000 hektar, yang akan menampung 1,5 juta orang. Anggaran negara, sementara itu, akan mengalokasikan Rp93 triliun untuk proyek tersebut.