Pemerintah Akui Larangan Mudik Dapat Mempengaruhi Ekonomi di Desa

Pemerintah Akui Larangan Mudik Dapat Mempengaruhi Ekonomi di Desa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai pelarangan eksodus massal tahunan atau mudik yang dikenal secara lokal untuk musim liburan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan sedikit mempengaruhi perekonomian . Selain itu, daerah pedesaan sering mengandalkan musim liburan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka.

Namun, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah secara besar-besaran mendorong industri padat karya dan mengeluarkan dana desa.

"Jadi dana desa diharapkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan arus kas di daerah pedesaan dan kabupaten," katanya saat konferensi video pada hari Rabu, 22 April.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memutuskan untuk melarang eksodus Idul Fitri tahun ini sebagai bagian dari upaya penahanan COVID-19.

Menurut Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Luhut Pandjaitan, salah satu faktor utama untuk membuat keputusan itu adalah fakta bahwa 24 persen masyarakat masih bersikeras untuk pergi ke kampung halaman mereka meskipun ada banding dari pemerintah. Jumlah itu, kata Luhut, didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

"Larangan mudik berlaku efektif pada hari Jumat, 24 April 2020. Kebijakan itu juga menetapkan sanksi, tetapi akan diberlakukan mulai 7 Mei," kata menteri melalui teleconference setelah pertemuan terbatas dengan Presiden Jokowi pada Selasa, 21 April.

Sebelumnya dilaporkan, Kementerian Perhubungan menargetkan untuk mengeluarkan aturan teknis untuk larangan besok, 23 April.